Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini dinilai tengah menghadapi persoalan fiskal berat.

Masalah tersebut merupakan warisan dari kebijakan yang diambil oleh mantan Presiden Joko Widodo.

Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyoroti besarnya kewajiban utang pemerintah.

Nilai utang pemerintah Indonesia dilaporkan telah menembus angka Rp10 ribu triliun.

Kondisi ini membuat pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit di tengah keharusan menjalankan program.

Pemerintah harus tetap menjaga alokasi subsidi bagi masyarakat secara luas.

Ferdinand menyatakan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada publik pada Jumat (14/8/2026).

Besarnya beban pembiayaan negara membuat ruang gerak pemerintah untuk mencari pendanaan menjadi sempit.

Salah satu instrumen yang akhirnya harus dioptimalkan secara maksimal adalah penerimaan dari sektor pajak.

Situasi ini berpotensi menempatkan pemerintahan sekarang ke dalam posisi yang cukup sulit.

Negara membutuhkan tambahan pemasukan dana segar guna menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Di sisi lain, masyarakat dikhawatirkan akan merasakan dampak langsung dari kebijakan pajak agresif.

Kritik tersebut ditegaskan bukan untuk menyalahkan pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.

Rezim sekarang dianggap hanya menanggung beban situasi yang telah terbentuk dari masa lalu.

Pemerintahan baru tidak hanya dituntut untuk membayar kewajiban utang jatuh tempo.

Negara juga harus menyediakan anggaran yang cukup untuk program publik dan subsidi.

Kondisi tersebut digambarkan sebagai beban yang pada akhirnya ikut dirasakan oleh rakyat.

Masyarakat dinilai berpotensi harus ikut menanggung konsekuensi dari akumulasi utang pemerintah.