Badan Pusat Statistik menjalin kerja sama strategis bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Langkah tersebut diwujudkan melalui perumusan Publikasi Statistik Perumahan 2026 yang terintegrasi.

Kolaborasi ini dihadirkan guna menyediakan basis data perumahan yang akurat serta andal.

Penguatan data sektoral ini menjadi cara penting pemerintah untuk memetakan kebutuhan hunian layak.

Pemerintah juga dapat mengukur angka kekurangan rumah secara presisi lewat langkah tersebut.

Selain itu, evaluasi akses masyarakat terhadap fasilitas air bersih dan sanitasi turut menjadi sasaran.

Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu memotret kondisi permukiman secara utuh dari pusat hingga daerah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya ketersediaan data tunggal yang presisi.

Data tersebut berfungsi sebagai pijakan utama perumusan kebijakan publik yang berkeadilan.

Pernyataan itu disampaikan Amalia Adininggar Widyasanti pada hari Kamis, tanggal 13 bulan Agustus tahun 2026.

Publikasi ini menyajikan data kuantitatif terkait angka kepemilikan serta ketersediaan rumah.

Indikator kualitas bahan bangunan dan tingkat kelayakan lingkungan permukiman sehat juga dimuat di dalamnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyambut positif kolaborasi bersama BPS.

Akurasi data statistik menjadi kunci utama agar program intervensi perumahan bisa tepat sasaran.

Maruarar Sirait menegaskan bahwa bantuan rumah swadaya hingga hunian bersubsidi dapat dieksekusi lebih fokus.

Penyusunan data ini ditargetkan menjadi panduan navigasi utama bagi pengambil kebijakan dan akademisi.

Pelaku industri properti juga bisa memanfaatkan panduan tersebut untuk merencanakan investasi yang berkelanjutan.