PT Pertamina Patra Niaga resmi menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Langkah strategis ini dilakukan untuk memperketat penyaluran subsidi LPG 3 kg dengan memanfaatkan data kependudukan.

Kerja sama tersebut memungkinkan perseroan memanfaatkan data Nomor Induk Kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi warga.

Proses ini ditujukan untuk menyaring masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan subsidi energi dari pemerintah.

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan telah resmi ditandatangani.

Penandatanganan dokumen dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.

Acara tersebut juga disaksikan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Grha Pertamina, Jakarta.

Pemanfaatan data kependudukan ini menjadi bagian dari pelaksanaan keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023.

Aturan tersebut mengatur tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG yang sedang dijalankan.

Sebelumnya, perseroan telah mempersiapkan sistem khusus untuk memverifikasi NIK dalam penyaluran elpiji tabung melon tersebut.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega menyatakan kerja sama ini merupakan upaya perbaikan tata kelola subsidi energi.

Perusahaan berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi nasional yang tepat sasaran.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menyebutkan bahwa data kependudukan dapat menjadi basis dalam berbagai layanan publik.

Hingga semester I 2026, jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai sekitar 290,1 juta jiwa.

Sementara itu, hampir 99 persen penduduk yang wajib KTP telah terekam secara biometrik.

Teguh berharap pemanfaatan data kependudukan ini tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg secara akurat.

Langkah tersebut juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai kebutuhan lain dalam mendukung tugas dan layanan perusahaan.