Evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis didorong oleh anggota DPD RI Abdul Kholik menyusul adanya kasus keracunan.

Ia menyoroti besaran anggaran bahan makanan saat ini yang berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.

Menurut Kholik, nominal tersebut dinilai sangat minim dan berpotensi memengaruhi mutu makanan yang diberikan kepada para siswa.

Pernyataan itu disampaikannya setelah muncul peristiwa dugaan keracunan yang melibatkan lebih dari 700 orang di SMKN 6 Semarang.

Ia menilai pendekatan program yang menyerupai korporasi membuat pihak penyedia cenderung mencari keuntungan semata.

Kholik lantas mengusulkan agar alokasi khusus untuk bahan makanan ditingkatkan menjadi kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 setiap porsi.

Penambahan dana tersebut dipandang penting agar kualitas bahan pangan yang disajikan dalam program ini dapat lebih terjamin.

Selain persoalan pendanaan, ia juga meminta pemerintah memperbaiki mekanisme penentuan sekolah yang menjadi penerima program.

Kholik menyebutkan bahwa sekolah sebaiknya diberikan keleluasaan penuh untuk menyatakan kesiapan menerima program.

Selama ini, menurutnya, ada kesan sekolah merasa sungkan untuk menolak meskipun menghadapi kendala di lapangan.

Pemerintah pun disarankan melakukan seleksi ulang terhadap para penerima berdasarkan tingkat kebutuhan yang sebenarnya.

Kondisi tersebut membuat pihak sekolah sering kali tidak berani bersuara secara terbuka, bahkan ketika terjadi masalah seperti keracunan.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya peninjauan mendalam agar pelaksanaan program ini dapat berjalan jauh lebih efektif ke depannya.