Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bersama Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut Hung Cao menghadapi sorotan tajam dari parlemen.

Kritik tersebut dilayangkan akibat kondisi memprihatinkan serta keberlangsungan operasi kapal induk USS Abraham Lincoln di kawasan Timur Tengah.

Anggota Komite Angkatan Bersenjata, Senator Richard Blumenthal, mengirimkan surat resmi kepada petinggi militer tersebut untuk meminta pertanggungjawaban.

Surat itu menyoroti nasib kapal perang yang tercatat telah menjalani masa pelayaran melampaui batas waktu normal hingga lebih dari 250 hari.

Kapal induk tersebut mulanya berangkat dari Pangkalan Angkatan Laut San Diego pada tanggal 21 November 2025 untuk penugasan tujuh bulan.

Masa pelayaran USS Lincoln yang seharusnya berakhir pada Mei terpaksa diperpanjang secara terus-menerus tanpa kejelasan waktu kepulangan.

Blumenthal mengungkapkan berbagai laporan mengenai kekurangan pasokan mendasar, kontaminasi air, hingga gangguan pada sistem perpipaan.

Masalah lain yang mencuat mencakup penurunan kesehatan mental personel serta kekhawatiran serius terhadap faktor keselamatan di dek kapal.

Sistem pos di atas kapal juga mengalami hambatan sehingga pengiriman paket bantuan bagi para awak dilaporkan hilang selama berbulan-bulan.

Situasi di lapangan semakin mengkhawatirkan setelah para pelaut dilaporkan sempat mencoba melompat ke laut selama penugasan panjang.

Kondisi ini lantas memicu kecemasan mendalam di kalangan keluarga militer serta para anggota parlemen terhadap kesejahteraan awak kapal.

Penugasan berkepanjangan ini dinilai menimbulkan pertanyaan besar mengenai kemampuan Angkatan Laut dalam menjaga kesiapan tempur dan kesejahteraan.

Pemerintah Amerika Serikat dituntut untuk memberikan penjelasan transparan mengenai strategi militer serta tujuan operasional yang berkelanjutan.