Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kamboja untuk membentuk Indonesia Desk khusus.

Kehadiran fasilitas khusus ini bertujuan utama mencegah warga negara Indonesia agar tidak terjerat jaringan penipuan online.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl menyatakan bahwa pusat koordinasi tersebut bertempat di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja.

Pembentukan desk khusus ini diresmikan agar penegakan hukum terhadap sindikat penipuan daring berjalan jauh lebih cepat.

Sejumlah instansi penting dilibatkan dalam pengoperasian fasilitas gabungan ini di tingkat internasional.

Lembaga yang ikut serta mencakup Kemenko Polkam, Kemlu, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, serta PPATK.

Cakupan kerja Indonesia Desk meliputi penanganan hukum yang tegas, upaya pelindungan maksimal, hingga penelusuran aliran transaksi keuangan.

Inisiatif penting tersebut merupakan hasil kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havaz Oegroseno ke Phnom Penh pada akhir Juli lalu.

Masalah kejahatan siber ini telah menjadi momok kekhawatiran bersama bagi banyak negara di kawasan Asia Tenggara.

Catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh menunjukkan angka korban yang cukup besar dari kalangan WNI.

Tercatat ada 5.088 warga negara Indonesia yang menjadi korban ataupun harus menghadapi kasus terkait sindikat penipuan tersebut.

Tingginya angka kasus ini mendorong ASEAN menerbitkan deklarasi khusus tentang pemberantasan kejahatan siber lintas batas.