Peristiwa longsor di kawasan pertambangan emas tanpa izin melanda lokasi DAM, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Insiden yang terjadi pada Rabu malam, 12 Agustus 2026 tersebut menyebabkan lima pekerja ditemukan meninggal dunia dan satu orang selamat.

Jatuhnya korban jiwa ini menunjukkan bahwa persoalan tambang ilegal bukan sekadar urusan izin, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bakhtiar, menilai aktivitas tersebut telah menjadi risiko sistemik.

Aktivitas tambang ilegal umumnya mengabaikan standar teknis serta keselamatan pertambangan yang memadai bagi para pekerjanya.

Kondisi tersebut membuat pekerja dan warga di sekitar lokasi harus menghadapi risiko kecelakaan yang sangat tinggi setiap waktu.

Ancaman dari aktivitas ilegal ini juga tidak terbatas pada longsor saja, melainkan mencakup kecelakaan alat berat hingga pencemaran lingkungan.

Lingkungan sekitar juga mengalami kerusakan parah tanpa adanya pihak yang bertanggung jawab atas pemulihannya secara hukum.

Situasi ini sangat berbeda dengan perusahaan pertambangan resmi yang wajib mematuhi kaidah teknik serta pengelolaan lingkungan.

Perusahaan berizin juga harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta menjalani pengawasan ketat dari pemerintah.

Pada tambang ilegal, aspek pengawasan tersebut tidak berjalan dan penanggung jawab keselamatan kerja kerap tidak jelas.

Ketidakjelasan penanggung jawab membuat penanganan korban serta pertanggungjawaban ketika kecelakaan terjadi menjadi terabaikan.

Bisman mendorong pemerintah bersama aparat penegak hukum melakukan penertiban secara menyeluruh terhadap aktivitas ilegal.

Penindakan hukum tidak boleh hanya menyasar pekerja di lapangan yang posisinya berada di bagian paling bawah rantai kegiatan.

Operasi penertiban harus menyasar seluruh rantai kegiatan, termasuk pihak yang mengorganisasi, membiayai, dan menampung hasil tambang.

Di sisi lain, penanganan masalah ini juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada tambang.

Pemerintah perlu menyediakan alternatif mata pencaharian agar penyelesaian masalah tidak berhenti semata pada pendekatan hukum.

Persoalan tambang tanpa izin harus ditempatkan sebagai isu keselamatan manusia dan perlindungan lingkungan hidup.