Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memastikan diri untuk mengambil posisi di luar jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan strategis tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam sebuah kesempatan.

Megawati mengungkapkan bahwa dirinya telah mendatangi Prabowo untuk menjelaskan secara langsung mengenai sikap politik partainya.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan tidak akan masuk ke dalam kabinet dan memilih untuk menjadi kekuatan penyeimbang.

Pernyataan itu disampaikan Megawati ketika menghadiri acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Acara penting tersebut diselenggarakan pada hari Senin (10/8/2026).

Sikap politik yang dipilih oleh partainya ini ternyata sempat memicu kritik serta berbagai tanggapan dari sejumlah pihak luar.

Megawati bahkan menyoroti pihak-pihak yang melontarkan pertanyaan dan meragukan posisi partainya sebagai penyeimbang pemerintahan.

Ia menilai para pengkritik tersebut tidak memahami peta perpolitikan secara mendalam.

Lebih lanjut, Megawati memberikan penjelasan mengenai pandangannya terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

Menurut pemaparan dia, negara ini menganut sistem presidensial dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sistem presidensial yang dianut Indonesia dinilai tidak mengenal konsep oposisi ataupun koalisi seperti halnya dalam sistem parlementer.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pihak-pihak yang melontarkan kritik agar mempelajari kembali sistem pemerintahan Indonesia.

Pemahaman yang mendalam mengenai sistem tersebut dianggap penting agar tidak terjadi salah paham di tengah publik.

Dengan penjelasan ini, arah dan sikap politik PDI Perjuangan dinilai sudah sangat jelas bagi seluruh masyarakat.

Partai berlambang banteng tersebut berkomitmen untuk tetap mengawal jalannya pemerintahan dari luar struktur kabinet resmi.