Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik luas.

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana secara vokal menyuarakan desakan pemecatan.

Ia bahkan mengirimkan sejumlah surat khusus kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara Fritz Edward Siregar memberikan penjelasan.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk memecat Gibran.

Pasal 8 UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian presiden serta wakil presiden.

Kedua jabatan tersebut dipilih secara bersamaan oleh rakyat melalui pemilu.

Oleh karena itu, presiden tidak berada dalam posisi atasan bagi wakilnya.

Presiden tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan wakil presiden secara sepihak.

Fritz juga menyoroti ketentuan Pasal 7A UUD 1945 terkait syarat jabatan.

Aturan tersebut berlaku untuk kondisi saat pejabat sedang menjalankan tugas.

Ketentuan itu bukan mekanisme retroaktif guna membatalkan proses pencalonan sebelumnya.

Perdebatan mengenai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 turut dibahas.

Putusan tersebut dinilai tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Fritz merujuk pada Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 secara spesifik.

Pertimbangan hukum angka 3.13.2 dan 3.13.3 menegaskan asas res judicata pro veritate habetur.

Asas itu menyatakan putusan pengadilan harus dianggap benar serta mengikat.

Persoalan dugaan pelanggaran pencalonan juga sudah dibawa dalam sengketa PHPU 2024.

Hal tersebut membuat isu itu tidak bisa terus diangkat sebagai alasan pemakzulan.

Ketidakpuasan terhadap putusan MK merupakan ranah politik dan opini publik.

Opini tersebut tidak dapat menggantikan mekanisme konstitusional UUD 1945.

Proses pemakzulan memerlukan tahapan konstitusional yang melibatkan DPR serta Mahkamah Konstitusi.