Pemerintah sedang menyusun peraturan presiden baru yang mempertimbangkan status pengemudi ojek online agar masuk dalam kategori pelaku usaha mikro.

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebut para pengemudi ojek online roda dua dan roda empat akan diarahkan untuk naik kelas dalam berbagai aspek.

Peningkatan tersebut mencakup kualitas pendidikan, kesempatan membuka usaha lain, pemberian beasiswa, hingga perpindahan kendaraan.

Wacana ini sebelumnya juga dibahas oleh Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan perlindungan memadai dari sisi pendapatan serta hak pekerja.

Target Penerbitan Perpres Ojol

Menteri Perhubungan berharap regulasi baru tersebut dapat diterbitkan segera pada bulan ini sebelum tanggal 17 Agustus.

Peraturan presiden itu direncanakan fokus mengatur pengemudi roda dua, sementara taksi online diproyeksikan masuk dalam aturan terpisah.

Layanan antar makanan dan barang juga kemungkinan diperluas pengaturannya melalui koordinasi kementerian terkait.

Seluruh aplikator telah menerapkan aturan pembagian hasil sejak bulan Juli yang turut dimasukkan ke dalam draf regulasi.

Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa fokus utama dari aturan baru ini tetap mengutamakan aspek perlindungan kerja bagi para pengemudi.

Kolaborasi Aplikator dan Perlindungan Kerja

Kementerian UMKM menekankan pentingnya sinergi dengan para aplikator untuk memastikan peningkatan kualitas hidup para pengemudi dapat berjalan secara optimal di lapangan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perlindungan kerja bagi para pengemudi akan menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan tersebut.