Langkah hukum tegas diambil oleh aparat penegak hukum terkait perkara dugaan korupsi dalam praktik bisnis perusahaan pulp.

Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi transfer pricing oleh PT Toba Pulp Lestari.

Kasus pelanggaran hukum tersebut tercatat berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang dari tahun 2008 hingga 2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri Siregar membeberkan modus operandi yang digunakan.

Perusahaan melakukan kegiatan ekspor dengan metode under invoicing dengan melaporkan produk sebagai paper grade pulp atau BHKP.

Padahal dari segi karakteristik, kegunaan, serta harga nilai pasar komoditas tersebut merupakan produk dissolving pulp.

Akibat perbedaan pelaporan tersebut, kode HS Code untuk keperluan ekspor dilaporkan telah mengalami perubahan.

Nilai produk Toba Pulp Lestari yang tercatat dalam kurun waktu tersebut menjadi tidak sesuai dengan kondisi aslinya atau berkurang.

Penjualan produk dissolving pulp dengan nama Hight Alpha Pulp kepada PT Asia Pacific Rayon atau perusahaan afiliasi tidak tercatat semestinya.

Kondisi itu memberikan dampak langsung pada penurunan nilai pajak badan yang seharusnya diterima oleh kas negara.

Untuk melancarkan rencana tersebut, pihak perusahaan meminta bantuan kepada dua tersangka berinisial BP dan SR.

Kedua orang itu merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang bertugas menjadi supervisor.

Mereka sengaja mengabaikan kewajiban pengawasan serta menelaah kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Proses pemeriksaan tidak didasarkan pada audit program melainkan merujuk pada laporan yang telah disusun oleh para tersangka.