Upaya penyelesaian secara damai dalam kasus pengeroyokan yang melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi resmi ditolak oleh pihak korban.

Korban bernama Fendy menyatakan sikap tersebut dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cikarang.

Fendy menegaskan dirinya ingin agar perkara hukum ini terus diproses karena tawaran damai dinilai sudah terlambat.

Sejak awal kejadian, ia mengharapkan para pihak yang diduga terlibat mendatangi dirinya secara langsung untuk mengakui kesalahan.

Namun, ia justru didatangi oleh orang-orang tidak dikenal yang memunculkan rasa takut pada dirinya.

Kuasa hukum korban, Dani Bahdani, turut menegaskan bahwa kliennya menolak restorative justice lantaran masih mengalami trauma mendalam.

Pihak kuasa hukum meminta agar perkara ini tidak dianggap sebagai masalah pemukulan biasa saja.

Kasus ini bermula ketika Fendy melaporkan dugaan pengeroyokan di sebuah restoran di daerah Cikarang Selatan pada Oktober 2025.

Polisi kemudian menetapkan seorang anggota DPRD berinisial N beserta dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama hingga mengakibatkan luka-luka pada korban.

Proses Hukum Berlanjut

Dani Bahdani menyebutkan bahwa trauma yang dialami kliennya bersumber dari perlakuan tidak manusiawi saat kejadian berlangsung.

Berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum, korban dikeroyok oleh lebih dari delapan orang di lokasi kejadian.

Oleh karena itu, persidangan diharapkan mampu mengungkap fakta hukum secara menyeluruh tanpa ada pembingkaian yang mengecilkan tindak pidana tersebut.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, para terdakwa diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama pada 30 Oktober 2025 di sebuah rumah makan.

Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Cikarang yang digelar pada Rabu, 12 Agu 2026 tersebut mempertegas pendirian korban untuk melanjutkan proses peradilan hingga tuntas.