Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda rencana penerapan pemungutan pajak melalui platform perdagangan elektronik.

Kebijakan tersebut mulanya dijadwalkan mulai berlaku pada bulan November 2026 mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan situasi ekonomi serta kondisi masyarakat saat ini.

Menurutnya, pemerintah ingin melihat perkembangan situasi di lapangan secara saksama sebelum memberlakukan aturan pemungutan tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa jadwal pelaksanaan yang sebelumnya beredar belum bersifat final.

Pihaknya bahkan membuka peluang untuk kembali mengundurkan aturan ini jika situasi ekonomi dinilai belum sepenuhnya mendukung.

Langkah penundaan ini bukan berarti bahwa kondisi perekonomian nasional sedang berada dalam fase yang buruk.

Pemerintah justru ingin memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat agar memiliki dana tambahan.

Dana tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan secara langsung oleh warga untuk keperluan berbelanja sehari-hari.

Berdasarkan data saat ini, perekonomian Indonesia masih mencatatkan tingkat pertumbuhan sebesar 5,29%.

Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan tersebut dapat terdongkrak hingga mencapai level 6% menjelang akhir tahun.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap daya beli dan aktivitas konsumsi publik akan terus dilakukan secara berkala.

Kebijakan perpajakan ke depan dirancang agar tidak sampai menghambat momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan.