Kementerian Sosial bersama 66 pemerintah daerah mempercepat pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta.

Rapat yang berlangsung pada 12 hingga 13 Agustus 2026 ini diikuti perwakilan pemda serta kementerian dan lembaga terkait.

Tantangan Penyediaan Lahan dan Kolaborasi Lintas Kementerian

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Sekolah Rakyat merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga paling tidak mampu.

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam menyediakan lahan, sementara pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif melalui anggaran APBN.

Penyediaan lahan diakui menjadi salah satu tantangan karena harus memenuhi berbagai persyaratan dengan proses yang tertib dan prudent.

Kemensos mempertemukan pemerintah daerah dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan pertanahan, tata ruang, dan lingkungan.

Progres Pembangunan dan Sekolah Rintisan Aktif

Pembangunan Sekolah Rakyat permanen saat ini telah berjalan di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia dengan progres beragam.

Sebagian daerah bahkan telah mencatatkan progres pembangunan mencapai 98 hingga 99 persen di lapangan.

Selain itu, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang tersebar agar layanan pendidikan bagi siswa tidak terputus.

Rapat koordinasi ini melibatkan 66 perwakilan daerah dari tujuh provinsi yang masih memiliki persyaratan yang perlu dipenuhi.