Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman zat berbahaya.

Peran tersebut mencakup tiga pilar utama yaitu upaya pencegahan, penindakan di lapangan, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan setelah peninjauan pemusnahan barang bukti penyelundupan ketamin seberat 1,3 ton di Batam pada Rabu, 12 Agu 2026 14:32 WIB.

Kasus penyelundupan barang haram ini melibatkan warga negara asing dan digagalkan lewat kolaborasi sejumlah instansi penegak hukum.

Instansi yang terlibat meliputi TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, serta Badan Intelijen Negara.

Keberhasilan penindakan ini dinilai dapat dimanfaatkan oleh pemda sebagai materi edukasi baru bagi masyarakat luas di daerah.

Sosialisasi yang dilakukan pemda perlu diperluas agar tidak hanya fokus pada jenis narkotika konvensional yang sudah lama dikenal publik.

Masyarakat, termasuk generasi muda, harus diberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya ketamin serta dampak buruk yang ditimbulkannya.

Selain itu, jajaran pemda di tingkat wilayah terbawah diminta untuk mengoptimalkan pengawasan serta memperkuat partisipasi warga.

Masyarakat di daerah terpencil maupun desa binaan dapat melaporkan indikasi peredaran zat berbahaya kepada aparat berwenang.

Di bidang rehabilitasi, pemda juga didorong untuk memastikan ketersediaan pusat pemulihan khusus bagi korban penyalahgunaan zat tersebut.