Fenomena keberadaan warga negara Israel yang menetap hingga mendirikan usaha di Bali belakangan ini menjadi sorotan publik luas.

Banyak pihak mempertanyakan izin tinggal dan operasional bisnis mereka di Pulau Dewata yang menarik perhatian masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akhirnya memberikan penjelasan resmi.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Kemenimipas, Eko Budianto, menyatakan bahwa penerbitan visa bagi warga negara Israel memerlukan izin dari banyak pihak.

Proses tersebut tidak hanya melibatkan pihak Imigrasi semata dalam pengawasannya.

Ia menegaskan bahwa izin masuk resmi membutuhkan persetujuan dari Kemenlu, Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian, BAIS, hingga BIN.

Oleh karena itu, jumlah pemegang visa resmi tersebut tergolong sangat sedikit karena melalui verifikasi yang sangat ketat.

Selain itu, petugas di lapangan menemukan fakta baru terkait status kewarganegaraan para pendatang tersebut.

Sebagian besar warga negara Israel yang tinggal dan berbisnis di sana ternyata memiliki status kewarganegaraan ganda.

Kondisi ini membuat mereka tidak menggunakan paspor Israel saat mengajukan dokumen perjalanan ke Indonesia.

Petugas mendapati mereka masuk menggunakan dokumen perjalanan dari negara lain seperti Portugal, Jerman, hingga Yunani.

Temuan di lapangan ini sekaligus menjelaskan alasan di balik isu keberadaan warga asing tersebut yang ramai diperbincangkan.