Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan kepastian mengenai hak para pengemudi ojek online.

Pengemudi ojol dipastikan akan tetap mendapatkan bonus hari raya Lebaran.

Kebijakan tersebut tetap berlaku meskipun status para pengemudi nantinya berubah menjadi pengusaha mikro.

Meskipun demikian, Prasetyo menyebutkan tidak ada pasal khusus yang mengatur hal tersebut di dalam aturan ojol yang bakal diterbitkan.

Pemerintah menggunakan hak veto atau hak berbicara di salah satu aplikator.

Langkah itu dilakukan agar aplikator tetap mau memberikan bonus hari raya kepada para pengemudi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengklaim para pengemudi ojol sepakat dengan rencana perubahan status.

Status baru ini dinilai akan memberikan sejumlah keuntungan bagi para pengemudi ojol.

Keuntungan tersebut meliputi fleksibilitas waktu kerja hingga kemudahan dalam mengakses insentif dari pemerintah.

Salah satu insentif yang dapat dimanfaatkan adalah Kredit Usaha Rakyat dengan pengajuan pinjaman hingga Rp100 juta.

Pinjaman tersebut dapat dilakukan tanpa agunan bagi para pelaku usaha mikro.

Maman juga menepis kabar yang menyebut pengemudi ojol akan dikenakan Pajak Penghasilan.

Pelaku UMKM orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh.

Penghasilan rata-rata pengemudi ojol diperkirakan berkisar antara Rp10 juta hingga Rp15 juta per bulan.

Angka tersebut masih berada di bawah batas pendapatan kena pajak tahunan sebesar Rp500 juta.

Penetapan status pengemudi ojol ini akan tertuang dalam Peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital.

Aturan tersebut saat ini sedang dalam tahap finalisasi oleh pihak pemerintah bersama DPR RI.