Pemerintah Indonesia sedang mematangkan rencana kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat kelas atas.

Kebijakan penyaluran energi bersubsidi ini menjadikan sistem desil kesejahteraan keluarga sebagai acuan utama dalam menyaring kelompok warga yang berhak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan bahwa aturan tersebut secara spesifik menyasar warga kategori kaya.

Kelompok masyarakat yang berada pada desil 9 dan desil 10 dilarang membeli Pertalite karena dinilai tidak tepat sasaran dalam menikmati fasilitas negara.

Pengelompokan desil sendiri merupakan metode dari Kementerian Sosial yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kategori populasi.

Setiap kelompok mewakili 10 persen dari total populasi penduduk Indonesia yang dihitung berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi keluarga.

Indikator tersebut mencakup kondisi pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, besaran daya listrik rumah, hingga kepemilikan aset.

Semakin rendah angka desil suatu rumah tangga, maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraan yang tercatat dalam sistem data tersebut.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan status desil mereka secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Sosial, aplikasi, atau kantor kelurahan.

Alasan dan Cara Pengecekan Status Desil

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyoroti fenomena pemilik mobil mewah seperti BMW dan Mercedes yang masih mengonsumsi BBM bersubsidi.

Melalui pengelompokan desil ini, pemerintah berharap subsidi ratusan triliun rupiah bisa dialokasikan sepenuhnya untuk masyarakat rentan yang membutuhkan.

Warga yang ingin memastikan posisi kesejahteraan mereka dapat mengecek status desil secara langsung melalui situs web resmi Kemensos, aplikasi layanan terkait, atau mendatangi kantor kelurahan setempat.