Pemerintah menyiapkan langkah pembatasan agar penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi menjadi jauh lebih tepat sasaran.

Aturan khusus mengenai larangan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat tertentu kini sedang dalam tahap pengkajian intensif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana ini.

Purbaya mengungkapkan bahwa pembatasan subsidi ini secara spesifik akan menyasar kelompok masyarakat kelas atas yang berada di desil 9 dan desil 10.

Evaluasi terhadap sistem penyaluran energi oleh PT Pertamina Persero turut dilakukan guna memastikan mekanisme di lapangan berjalan dengan baik.

Bahlil mengakui bahwa fasilitas bantuan negara tersebut selama ini masih dinikmati oleh kalangan masyarakat yang sangat kaya.

Anggaran subsidi senilai ratusan triliun rupiah dinilai harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

Kebijakan penataan ulang ini disebut sudah sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Pihaknya juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia sedang melonjak.

Sementara itu, penyesuaian harga secara fluktuatif hanya akan berlaku pada produk BBM nonsubsidi mengikuti pergerakan pasar global.

Setelah melakukan peninjauan langsung, Purbaya menilai bahwa mekanisme penyaluran yang dijalankan oleh PT Pertamina sudah cukup baik sehingga kebijakan pembatasan ini diyakini bisa segera direalisasikan.

Bahlil sempat melontarkan ilustrasi mengenai ketidaktepatan sasaran subsidi tersebut dengan menyoroti kepemilikan kendaraan mewah yang masih menggunakan fasilitas negara.

Kebijakan strategis ini diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran negara agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.