Tim Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi menyampaikan desakan tegas kepada Mahkamah Agung. Lembaga peradilan tertinggi tersebut diminta segera mengambil sikap atas langkah hukum yang berulang.

Desakan itu muncul menyusul tindakan Roy Suryo yang kembali mendaftarkan praperadilan terkait polemik ijazah. Langkah tersebut dinilai berpotensi memunculkan persoalan baru dalam praktik penegakan hukum.

Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu sekaligus Anggota Tim Hukum Jokowi, Ade Darmawan, menjelaskan bahwa aturan baru dalam hukum acara pidana memerlukan pedoman yang jauh lebih jelas.

Tanpa kejelasan, celah hukum dapat dimanfaatkan secara berlebihan.

Menurut Ade, pengajuan gugatan yang sama secara berulang kali tidak boleh dipandang sebelah mata. Fenomena ini dikhawatirkan dapat merambah ke berbagai penanganan perkara hukum lainnya di masa depan.

Pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada jajaran pengadilan dan lembaga terkait untuk mendesak penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Kehadiran SEMA dianggap mendesak guna mengisi kekosongan hukum yang ada.

Tim Hukum Jokowi bahkan memberikan batas waktu 2x24 jam sejak surat diterima agar pihak berwenang segera merespons tuntutan tersebut.

Penyerahan dokumen dilakukan secara langsung untuk memastikan validitas penerimaannya.

Di sisi lain, Roy Suryo sebelumnya memberikan sinyal bahwa rangkaian gugatan hukum yang ia tempuh belum akan berhenti dalam waktu dekat.

Ia bahkan menyebut jumlah permohonan berpotensi mencapai angka delapan.

Menanggapi hal tersebut, tim hukum menilai ada indikasi pemanfaatan instrumen hukum secara tidak proporsional. Praperadilan dikhawatirkan telah bergeser dari fungsi pengawasan menjadi sarana untuk mengulur waktu proses hukum.