Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan ribuan jemaah gagal berangkat haji akibat kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Pengungkapan tersebut disampaikan saat jaksa membacakan surat dakwaan mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia menerima 8.000 kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang awalnya disepakati untuk haji reguler.

Namun, Yaqut menerbitkan surat keputusan yang membagi kuota tambahan tersebut menjadi 7.360 orang untuk reguler dan 640 orang untuk haji khusus.

Situasi serupa terjadi pada tahun 2024 ketika Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan yang semestinya dibagi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus.

Yaqut justru menerbitkan surat keputusan baru yang membagi kuota 20.000 tersebut menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Mekanisme pengisian kuota khusus tersebut dimanfaatkan secara leluasa oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus melalui pembayaran fee percepatan dan praktik jual beli.

Praktik tersebut mengakibatkan ribuan jemaah yang seharusnya berhak berangkat justru gagal diberangkatkan oleh pihak penyelenggara.

Sebanyak 8.151 jemaah berhak lunas tidak dapat berangkat karena posisinya diisi oleh jemaah tanpa masa tunggu atau menggunakan kuota petugas haji khusus.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan, kasus dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp622.090.207.166,41.

Perbuatan melawan hukum tersebut diduga dilakukan Yaqut bersama tiga terdakwa lainnya yang turut serta dalam perkara korupsi ini.