Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1156 Tahun 2023 dibuat dengan tanggal mundur.

Keputusan mengenai Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi itu tertulis tertanggal 21 Desember 2023 seolah-olah sudah ditetapkan pada hari tersebut.

Faktanya, dokumen penting itu baru ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2024 atau melakukan praktik backdate di hadapan majelis hakim.

Dampak Tanggal Mundur pada Pelunasan Haji

Jaksa menuturkan bahwa pencantuman tanggal yang tidak sesuai dengan waktu penandatanganan itu bertujuan agar calon jemaah haji tidak memiliki waktu cukup.

Kondisi tersebut membuat jemaah yang berhak melunasi dan memperoleh keberangkatan kesulitan memenuhi kewajiban dalam batas waktu 30 hari.

Selain itu, surat keputusan menteri agama tersebut juga tidak disebarluaskan secara terbuka dan memiliki sifat yang sangat terbatas.

Ketentuan Alokasi Kuota Tambahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, alokasi kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

Sisa alokasi sebesar 92 persen semestinya diperuntukkan secara murni untuk kuota haji reguler.

Tambahan kuota haji sebanyak 20.000 seharusnya dibagi untuk jemaah reguler sebanyak 18.400 dan kuota haji khusus sebanyak 1.600.

Namun dalam praktiknya, pembagian justru diubah menjadi masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan haji khusus sesuai KMA.

Perbuatan melawan hukum tersebut diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 berdasarkan laporan pemeriksaan BPK RI.