Kebijakan ini didasarkan pada argumen bahwa sebagian besar aset tersebut telah diduduki secara ilegal di bawah pemerintahan sebelumnya.

Komisi yang dibentuk untuk pemulihan tanah negara juga telah mengumumkan pemeriksaan serupa di berbagai provinsi lain.

Kendati demikian, langkah tersebut memicu keresahan luas di kalangan pemilik properti dan pengamat hukum setempat.

Sejumlah pemilik rumah berulang kali menyatakan bahwa mereka memperoleh properti tersebut melalui dokumen resmi serta kontrak sah.

Mereka khawatir kehilangan tempat tinggal meskipun telah bertindak dengan itikad baik dalam proses pembelian.

Para pengamat hukum mencatat bahwa sektor properti di Afghanistan telah lama dibayangi oleh tumpang tindih klaim kepemilikan.

Lemahnya arsip kadaster serta dokumen yang beragam akibat konflik berkepanjangan menjadikan sengketa tanah sebagai tantangan pelik.

Di sisi lain, para kritikus mempertanyakan tingkat transparansi dari proses peradilan lahan yang berjalan saat ini.

Warga dinilai memiliki ruang gerak yang sangat terbatas untuk mengajukan banding atau memperoleh peninjauan yudisial yang independen.

Organisasi hak asasi manusia sebelumnya telah mengingatkan bahwa penyelesaian sengketa tanah yang tidak tuntas berpotensi memperkeruh ketegangan sosial.

Situasi ini dinilai kian mendesak mengingat ribuan keluarga sangat bergantung pada properti tersebut sebagai hunian utama.