Kementerian Kehakiman telah mengeluarkan perintah penegakan hukum untuk mengosongkan kawasan perumahan Omid-e-Sabz di Kabul. Kebijakan ini menyusul putusan pengadilan terkait sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan ribuan warga.

Pengadilan Khusus untuk Kasus Tanah Negara menetapkan bahwa 1.507,49 jerib tanah di Distrik 6 dan 13 merupakan milik pemerintah.

Putusan yang dikeluarkan pada 20 April tersebut menyatakan bahwa area tersebut terdaftar sebagai aset negara.

Dampak Putusan bagi Warga Pemilik Properti

Pihak kementerian menegaskan bahwa seluruh transaksi penjualan sebelumnya dianggap tidak sah menurut interpretasi pengadilan.

Warga yang memiliki rumah atau kapling di lokasi tersebut diminta mencari ganti rugi langsung kepada pihak penjual.

Komisi Pencegahan Perampokan Tanah diinstruksikan untuk segera melaksanakan keputusan pengadilan ini tanpa penundaan.

Langkah tersebut memicu kekhawatiran mendalam bagi ribuan keluarga yang tinggal di kawasan pemukiman barat Kabul tersebut.

Latar Belakang Sengketa Lahan dan Respons Publik

Kawasan pemukiman Omid-e-Sabz yang terletak di bagian barat Kabul merupakan salah satu proyek perumahan terbesar yang berdiri selama dua dekade terakhir.

Wilayah ini dihuni oleh ribuan keluarga, sebagian besar dari komunitas Hazara, yang membeli properti melalui transaksi pribadi selama bertahun-tahun lamanya.

Pengembangan kawasan tersebut selama ini lekat dengan Mohammad Nabi Khalili yang merupakan saudara dari mantan Wakil Presiden Afghanistan Mohammad Karim Khalili.

Berdasarkan laporan terdahulu, ia diidentifikasikan sebagai salah satu pemegang saham utama dalam proyek pembangunan perumahan ini.

Sejak kembali memegang kendali pemerintahan pada Agustus 2021, pihak berwenang meluncurkan peninjauan menyeluruh terhadap status kepemilikan lahan perkotaan dan pertanian.