Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan mencatat adanya sejumlah langkah pengawasan sejak tahun 2021.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa lembaga keamanan telah memperkenalkan direktori disiplin dan badan investigasi.

Namun, informasi publik mengenai investigasi dan tindakan disipliner tersebut dinilai masih sangat terbatas.

Kondisi ini memicu berbagai pengaduan yang belum terselesaikan serta melemahkan tingkat kepercayaan publik secara keseluruhan.

Rasa takut akan pembalasan turut menghambat masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi.

Kelompok perempuan menghadapi hambatan tambahan dalam kehidupan sehari-hari akibat pembatasan yang berlaku.

Dampak Terbatasnya Informasi Publik

Georgette Gagnon selaku perwakilan UNAMA menyatakan kurangnya transparansi dapat merusak efek jera.

Pihak misi mendokumentasikan sejumlah kasus penangkapan dan investigasi personel yang berujung pada pengadilan militer.

Meski demikian, penegakan aturan terkait penggunaan kekuatan dan penahanan masih memerlukan penguatan.

Otoritas berwenang didorong untuk membuka mekanisme pengaduan yang aman serta melindungi para saksi dari ancaman.

Publikasi rutin mengenai kasus pelanggaran dianggap penting untuk mendukung stabilitas dan kredibilitas institusi.

Langkah Penguatan dan Stabilitas Nasional

Laporan setebal 38 halaman yang dirilis pada 10 Agustus 2026 tersebut menyoroti berbagai upaya yang telah berjalan sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021.

Meski beberapa badan pengawas telah dibentuk, minimnya pelaporan publik membuat efektivitas lembaga-lembaga tersebut sulit untuk dinilai secara objektif.

Peningkatan akuntabilitas dinilai krusial guna menumbuhkan profesionalisme internal sekaligus memperkuat keterlibatan Afghanistan dengan komunitas internasional di masa depan.