Pemerintah pusat resmi menyiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp18,9 triliun bagi 546 pemerintah daerah.

Dana tersebut ditujukan khusus untuk mendukung kelancaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di berbagai wilayah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kebijakan ini sudah tertuang secara resmi dalam aturan keuangan.

Aturan tersebut tercantum melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2026.

Pihaknya menegaskan bahwa tidak boleh ada pegawai PPPK yang dirumahkan akibat keterbatasan anggaran di daerah masing-masing.

Pemerintah pusat telah menyiapkan tiga skema berbeda untuk membantu menyelesaikan persoalan belanja pegawai di tingkat daerah.

Skema pertama meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran melalui pemangkasan kegiatan atau rapat yang kurang penting.

Skema kedua melibatkan percepatan pencairan sisa Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Skema ketiga berupa pemberian tambahan Dana Alokasi Umum bagi daerah yang tidak bisa melakukan efisiensi maupun pencairan dana.

Opsi ketiga inilah yang kemudian mendasari penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026.

Total anggaran Rp18,9 triliun tersebut terbagi menjadi dua sumber utama yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat.

Sebesar Rp10 triliun berasal dari sisa Dana Bagi Hasil yang sebelumnya belum dibayarkan kepada daerah.

Sementara itu, sisa dana senilai Rp8,9 triliun merupakan tambahan Dana Alokasi Umum untuk daerah yang membutuhkan.

Tambahan dana ini diharapkan mampu menuntaskan masalah belanja pegawai bagi pegawai konvensional maupun paruh waktu.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah pusat optimistis pembayaran hak para pegawai dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah.