Upaya untuk mengakui apartheid gender sebagai bagian dari kejahatan internasional kini telah mencapai tahap yang sangat krusial.

Perkembangan ini terjadi setelah dirilisnya proposal formal yang mengusulkan amendemen terhadap draf traktat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kejahatan kemanusiaan.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional menyampaikan bahwa usulan tersebut dipublikasikan secara resmi pada tanggal 3 Juni 2026.

Dokumen itu juga mencakup berbagai posisi yang diserahkan oleh sejumlah pemerintahan kepada Komisi Keenam Majelis Umum PBB.

Berbagai usulan dan posisi tersebut diproyeksikan menjadi landasan utama dalam perundingan traktat yang dijadwalkan mulai bergulir pada Januari 2028.

Dukungan Negara dan Definisi Hukum

Sejumlah negara seperti Australia, Spanyol, Uruguay, Islandia, Meksiko, dan Timor Leste secara resmi mengusulkan agar apartheid gender dimasukkan ke dalam draf traktat.

Dalam usulan tersebut, tindakan ini didefinisikan sebagai perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan dalam sistem penindasan dan dominasi terinstitusionalisasi.

Praktik itu dijalankan oleh satu kelompok gender terhadap kelompok gender lainnya demi mempertahankan sistem penindasan tersebut.

Tiga organisasi hak asasi manusia mencatat bahwa sudah ada empat belas negara yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pengakuan ini.

Mereka turut mendesak pemerintah negara lain agar segera memberikan dukungan formal sebelum negosiasi resmi dimulai.

Peran perempuan Afghanistan juga disorot karena dinilai konsisten mendorong pengakuan internasional terhadap isu tersebut.

Kampanye ini berakar dari advokasi bertahun-tahun untuk mencari pertanggungjawaban hukum atas diskriminasi di bawah pemerintahan Taliban.

Jika nantinya resmi diadopsi, ketentuan ini akan menetapkan apartheid gender sebagai kejahatan khusus di bawah hukum internasional.

Kendati demikian, proposal tersebut masih harus melalui proses perundingan panjang di antara negara-negara anggota PBB sebelum disahkan.