Gerakan Stop Killing Games secara resmi ikut serta dalam upaya hukum di Belanda yang menyoroti dugaan praktik monopoli penjualan game digital pada konsol PlayStation.

Organisasi hak konsumen bernama Stichting Massaschade & Consument telah mempersiapkan langkah hukum tersebut sebagai bagian dari kampanye bertajuk Fair PlayStation.

Para penyelenggara berpendapat bahwa sistem PlayStation dirancang agar konsumen hanya bisa membeli game digital melalui toko resmi milik Sony tanpa ada pilihan lain.

Kekhawatiran tersebut semakin meningkat setelah muncul rencana penghentian produksi media fisik yang dinilai dapat menghilangkan persaingan harga yang kompetitif.

Dalam video penjelasan yang dibagikan, kelompok pendukung dan sumber komunitas menyatakan dukungan penuh untuk memperkuat posisi hukum SM&C di hadapan pengadilan.

SM&C mengungkapkan bahwa ketiadaan media fisik akan menghapus pasar barang bekas serta alternatif toko luar sehingga Sony memegang kendali penuh atas harga game.

Sebelumnya, fokus utama Stop Killing Games adalah memastikan aksesibilitas game tetap terjaga bagi para pemain meskipun peladen untuk permainan tersebut telah ditutup.

Perluasan cakupan kampanye ini menunjukkan bahwa tantangan hukum dipandang sebagai cara penting untuk melindungi hak-hak digital konsumen dalam industri game modern.

Dampak Monopoli dan Pajak Sony

Para penyelenggara kampanye Fair PlayStation menyebutkan bahwa konsumen berpotensi membayar jauh lebih mahal untuk pembelian digital, dengan selisih rata-rata mencapai hingga 47 persen tanpa adanya pasar fisik yang menekan harga.

Situasi ini dinilai memunculkan biaya tambahan yang diibaratkan sebagai pajak Sony karena tidak adanya toko alternatif yang dapat saling bersaing seperti halnya pada platform PC.

Meskipun isu serupa juga dapat ditemui pada platform konsol lain, belum ada pengumuman resmi mengenai penghentian media fisik dari pihak kompetitor seperti Xbox maupun Nintendo.

Dengan semakin dekatnya transisi menuju era digital penuh, termasuk rencana peluncuran game besar yang hanya tersedia secara digital, pertempuran hukum ini diharapkan mampu memperjuangkan hak konsumen yang setara dengan pembelian fisik.