Pengadilan Tinggi Peshawar memutuskan untuk menangguhkan penahanan serta pengusiran terhadap seorang perempuan warga negara Afghanistan.

Perempuan tersebut diketahui sedang menjalani perawatan intensif untuk penyakit kanker yang dideritanya.

Selain dirinya, dua anggota keluarganya turut mendapatkan perlindungan sementara selama kurun waktu 30 hari ke depan.

Keputusan majelis hakim ini memberikan kesempatan bagi keluarga tersebut untuk mengurus izin tinggal resmi.

Dasar Pertimbangan Kemanusiaan Hakim

Majelis hakim mengeluarkan perintah tersebut usai mendengarkan permohonan dari Anargul beserta suami serta anak laki-lakinya.

Otoritas berwenang diperintahkan agar tidak melakukan penahanan maupun pengusiran selama masa penangguhan berlangsung.

Pengadilan menyatakan bahwa perlindungan sementara ini diberikan murni atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Faktor pendorong utamanya adalah kondisi kesehatan pasien yang serius serta kebutuhan medis yang harus terus berjalan.

Dalam persidangan terungkap bahwa keluarga tersebut saat ini belum memegang dokumen izin tinggal yang sah.

Riwayat Perawatan dan Status Hukum

Kuasa hukum pemohon, Imran Khan, menjelaskan latar belakang status kliennya di hadapan majelis hakim.

Anargul sebelumnya pernah tinggal di distrik Swat dengan memegang kartu registrasi resmi yang diterbitkan.

Namun status hukumnya menjadi tidak menentu setelah kebijakan pemerintah menyatakan dokumen tersebut tidak lagi berlaku.

Pasien awalnya menjalani rangkaian perawatan medis di sebuah rumah sakit yang berada di Karachi.

Saat ini ia harus rutin menjalani kemoterapi setiap pekan di Shifa International Hospital, Islamabad.

Tim hukum menegaskan bahwa segala bentuk gangguan terhadap pengobatan tersebut dapat membahayakan nyawa pasien.

Kasus ini mencuat di tengah kebijakan pengetatan terhadap warga negara asing tanpa dokumen sah.

Organisasi kemanusiaan berulang kali menyuarakan kekhawatiran atas dampak kebijakan pengusiran bagi kelompok rentan.

Pemerintah Pakistan sendiri menegaskan bahwa setiap individu yang tidak memiliki dokumen resmi harus meninggalkan wilayahnya.

Warga asing yang memenuhi syarat juga diimbau untuk segera mengurus status hukum melalui jalur legal.

Keputusan pengadilan ini tidak memberikan status kependudukan permanen bagi keluarga Anargul.

Mereka hanya memiliki waktu 30 hari untuk mencari jalur hukum agar dapat tetap mengakses layanan medis.