Pemerintah Pakistan menyatakan bahwa kekhawatiran atas dukungan berkelanjutan terhadap kelompok Tehreek-e-Taliban Pakistan tetap menjadi tantangan terbesar.

Kendala tersebut menyulitkan upaya perbaikan hubungan diplomatik antara pihak Pakistan dan pemerintah di Kabul.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, menyampaikan pandangan tersebut di tengah kekhawatiran keamanan regional.

Islamabad secara rutin mengangkat isu keberadaan kelompok militan yang beroperasi dari wilayah teritorial Afghanistan.

Dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini, delegasi Pakistan mendesak adanya tindakan internasional yang lebih tegas.

Tindakan tersebut ditujukan untuk merespons ancaman terorisme yang dinilai kian meningkat dan terhubung langsung dengan Afghanistan.

Ancaman itu mencakup aktivitas kelompok TTP serta Islamic State Khorasan Province di kawasan tersebut.

Menanggapi pernyataan otoritas Taliban yang mengeklaim tidak mencari konflik, Islamabad mengaku belum dapat memastikan keakuratan pesan tersebut secara mandiri.

Namun, pihak Pakistan menegaskan tidak memiliki keinginan untuk berkonfrontasi dengan Afghanistan.

Masyarakat Afghanistan dipandang oleh pihak Islamabad sebagai saudara kandung.

Perbaikan hubungan kedua negara dinilai sangat bergantung pada penyelesaian isu keamanan terkait TTP.

Kebijakan keamanan Pakistan dipastikan tidak akan berubah sebelum ada tindakan efektif terhadap kelompok tersebut.

Langkah-langkah perlindungan warga negara akan terus dijalankan tanpa kompromi terhadap keamanan nasional.

Hubungan bilateral dilaporkan mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir akibat tuduhan infiltrasi militan.

Otoritas Kabul berulang kali membantah tudingan memberikan dukungan kepada kelompok bersenjata anti-Pakistan.

Pemerintah Afghanistan juga menegaskan wilayahnya tidak akan dipakai untuk melancarkan serangan ke negara lain.

Di sisi lain, Islamabad memantau laporan bentrokan internal di sejumlah provinsi seperti Badakhshan.

Perkembangan situasi di wilayah tersebut dinilai sepenuhnya sebagai urusan internal Afghanistan.