Dua perempuan Afghanistan bergabung dalam kelompok mahasiswi yang menantang penangguhan visa pelajar oleh pemerintah Britania Raya.

Kebijakan tersebut mencakup pelamar asal Afghanistan, Sudan, Kamerun, dan Myanmar.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood melalui rem darurat pada bulan Maret.

Pemerintah Britania Raya menilai langkah itu perlu diambil untuk mencegah penyalahgunaan jalur studi sebagai suaka.

Di sisi lain, para pengacara yang mewakili para mahasiswi berpendapat bahwa pembatasan tersebut tidak adil bagi pelamar sah.

Mereka menyoroti penggunaan statistik suaka yang dianggap tidak akurat mencerminkan perilaku individu para pelajar.

Kasus ini memiliki arti penting bagi perempuan Afghanistan yang menghadapi pembatasan akses pendidikan di bawah kekuasaan Taliban.

Banyak perempuan memenuhi syarat mencari peluang pendidikan tinggi di luar negeri.

Salah satu pemohon asal Afghanistan menerima tawaran tanpa syarat untuk gelar magister kecerdasan buatan.

Pemohon lain berencana mempelajari teknik sipil di University of Manchester.

Universitas-universitas juga memperingatkan bahwa pembatasan itu dapat menghambat institusi menarik talenta global.

Keputusan Pengadilan Tinggi nantinya dapat menentukan penerapan pembatasan visa berbasis negara di masa depan.

Dampak Kebijakan Terhadap Pelajar dan Sistem Imigrasi

Menteri Luar Negeri Yvette Cooper sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kelompok rentan, termasuk para sarjana Chevening.

Pemerintah Britania Raya tetap mempertahankan pendirian bahwa pembatasan itu sah dan penting demi mencegah eksploitasi sistem imigrasi.

Kritikus mempertanyakan efektivitas penangguhan menyeluruh ini terhadap pelajar yang telah mengamankan kursi di universitas Inggris.

Putusan Pengadilan Tinggi diperkirakan menentukan batasan wewenang pemerintah dalam menerapkan kebijakan restriksi nasional tertentu.