Pemerintah Jerman baru saja mendeportasi puluhan warga negara Afghanistan kembali ke Kabul pada hari Selasa.

Langkah tersebut mencakup satu orang pria yang sama sekali tidak memiliki catatan kriminal yang tercatat.

Peristiwa ini menandai pemulangan pertama warga non-kriminal sejak Taliban kembali memegang kuasa pada tahun 2021.

Penerbangan charter yang membawa rombongan tersebut diberangkatkan secara langsung dari Bandara Leipzig.

Sebanyak 30 orang dari total deportan memiliki catatan kriminal dari otoritas setempat.

Sementara itu, satu orang lainnya harus dipulangkan karena permohonan sucinya ditolak meskipun bersih dari hukum.

Pengetatan Kebijakan Suaka dan Migrasi

Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menyatakan bahwa individu tersebut telah kehabisan jalur hukum.

Pria itu sempat berupaya tinggal di negara Eropa lain sebelum akhirnya dikembalikan ke Jerman.

Otoritas Jerman menilai keberadaannya di wilayah tersebut melanggar aturan migrasi Eropa yang berlaku.

Kebijakan pemulangan ini menegaskan sikap tegas pemerintahan baru dalam menangani isu migrasi.

Setiap individu yang tidak memiliki hak tinggal sah akan menghadapi ancaman deportasi.

Jerman telah melanjutkan penerbangan deportasi ke wilayah Afghanistan sejak tahun 2024 yang lalu.

Penghentian sebelumnya terjadi menyusul perubahan kekuasaan politik pada bulan Agustus 2021.

Lebih dari 200 warga Afghanistan telah dikembalikan sejak penerbangan tersebut diaktifkan kembali.

Kekhawatiran Organisasi Kemanusiaan Internasional

Keputusan memulangkan warga non-kriminal memicu perdebatan sengit mengenai kebijakan suaka Berlin.

Badan Pengungsi PBB secara konsisten mendesak negara-negara agar tidak melakukan pemulangan paksa.

Kelompok hak asasi manusia memperingatkan risiko bahaya yang mengancam para deportan di tanah air.

Situasi di Afghanistan sendiri masih dilanda krisis kemanusiaan yang cukup parah dan kompleks.

Negara tersebut bergelut dengan masalah kejatuhan ekonomi serta tingkat pengangguran yang tinggi.

PBB juga mencatat berbagai pembatasan terhadap perempuan serta ancaman bagi mantan pejabat pemerintah.

Pemerintahan Taliban menyatakan kesiapan mereka untuk menerima kembali warga yang pulang.

Namun, banyak negara Barat tetap memperingatkan warganya agar menghindari perjalanan ke wilayah tersebut.