Jaksa Agung Jeff Jackson resmi bergabung dalam gugatan multistate yang ditujukan kepada Federal Emergency Management Agency dan Department of Homeland Security.

Langkah hukum ini diambil akibat adanya dugaan ancaman penahanan sebesar 20% dari alokasi dana kontraterorisme untuk wilayah tersebut.

Berdasarkan aturan hibah baru, pemerintah negara bagian wajib membuktikan kepatuhan terhadap regulasi pemilu federal agar dana dapat dicairkan secara penuh.

Jackson menilai bahwa FEMA tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan apa pun untuk mengatur pelaksanaan pemilihan umum.

Kebijakan persyaratan pemilu tersebut dikritik karena dinilai mengganggu kewenangan Dewan Negara Bagian untuk Urusan Pemilu dan dewan daerah.

Selain itu, mandat tersebut juga memaksa penggantian perangkat pemilu di 13 daerah pedesaan yang sebelumnya telah mendapatkan sertifikasi resmi.

Jackson menyatakan bahwa penarikan dana mendadak di tengah situasi darurat dapat menghambat perencanaan operasional keselamatan publik.

Pihaknya menegaskan bahwa tindakan agensi federal tersebut melanggar Administrative Procedure Act serta Spending Clause Konstitusi Amerika Serikat.

Sebelumnya, koalisi negara bagian juga sempat mempermasalahkan penahanan dana manajemen darurat serta hibah ketahanan iklim pada akhir tahun lalu.

Pengadilan saat itu memutuskan untuk menolak ketentuan bersyarat yang diberlakukan oleh DHS dan FEMA karena dinilai tidak sejalan dengan misi agensi.