Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya memberikan penjelasan terkait berbagai kritik yang mengarah pada hasil kerjanya selama memimpin daerah tersebut.

Sorotan tajam itu mencakup permasalahan pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia.

Ia mengakui masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Kendati demikian, ia menilai penilaian terhadap kinerjanya perlu dilihat secara objektif berdasarkan data yang valid.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, sejumlah indikator pembangunan di wilayahnya menunjukkan perbaikan sejak ia mulai memegang jabatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat mengalami penurunan dari posisi awal 6,74 persen menjadi 6,61 persen.

Tren penurunan yang sama juga terjadi pada persentase penduduk miskin di Jawa Barat.

Angka kemiskinan bergerak turun dari 7,02 persen pada tahun sebelumnya menjadi 6,54 persen dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara itu, indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut juga mencatatkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian ini disebutnya sebagai hasil kerja kolektif dari seluruh jajaran pemerintahan hingga masyarakat.

Di luar capaian makro, ia juga mengungkit berbagai langkah penanganan yang langsung menyentuh kebutuhan warga di lapangan.

Kebijakan tersebut mencakup penerapan sekolah negeri gratis serta perluasan bantuan untuk sekolah swasta.

Selain bidang pendidikan, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah juga mengalami lonjakan signifikan.

Peningkatan anggaran ini diklaim berdampak langsung pada perluasan akses listrik serta perbaikan rumah tidak layak huni.

Sebelumnya, pengamat politik sempat melontarkan kritik pedas yang menyebut kinerja pimpinan daerah belum sebanding dengan tingkat popularitasnya.

Kritik tersebut menyoroti masalah kesejahteraan sosial yang dinilai masih memerlukan penanganan lebih optimal.