Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara berpeluang memegang saham PT Bursa Efek Indonesia di atas batas normal.

Peluang tersebut muncul seiring dengan perampungan skema demutualisasi bursa yang sedang digarap oleh pihak regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi memberikan penjelasan terkait aturan pembatasan kepemilikan.

Dalam draf Rancangan Peraturan OJK mengenai demutualisasi, regulator menetapkan plafon pembatasan kepemilikan umum untuk mencegah pemegang saham pengendali.

Meskipun demikian, OJK tetap membuka ruang persetujuan khusus bagi lembaga tertentu yang memenuhi kriteria sebagai mitra strategis.

Kebijakan tersebut secara khusus mencakup representasi dari lembaga negara agar dapat memiliki porsi saham melampaui angka batasan.

Aturan pengecualian ini tentu memerlukan persetujuan resmi dari OJK beserta rencana bisnis yang jelas dari pihak pemohon.

OJK akan melakukan penelaahan ketat sebelum menerbitkan izin khusus kepemilikan saham di atas batas normal tersebut.

Pengawasan ini bertujuan memastikan kehadiran investor strategis mampu mendatangkan manfaat nyata bagi modernisasi pasar modal.

Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperluas kemitraan strategis dengan bursa global serta memperkuat kapasitas industri ke depan.

Di sisi lain, Danantara dinilai memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk berpartisipasi sejak awal dibandingkan instansi pemerintah lainnya.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memerlukan penyesuaian mekanisme penganggaran internal yang lebih panjang.

Danantara sudah dibekali aktivitas investasi dalam struktur lembaganya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga tersebut tercatat sebagai pihak yang berhak memiliki saham BEI pasca-demutualisasi secara eksplisit.

Kondisi ini membuat Danantara mampu menyelaraskan diri dengan lini masa demutualisasi yang ditargetkan mulai diproses tahun ini.

OJK sebelumnya telah memulai pembicaraan awal serta mengundang sejumlah pihak terkait untuk melihat potensi kepemilikan saham bursa.