Tim penasihat hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyoroti perubahan perhitungan kerugian keuangan negara. Sorotan ini mengemuka menjelang sidang dakwaan kasus kuota haji.

Sidang perdana tersebut rencananya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yaqut akan menghadapi dakwaan jaksa.

Perubahan Nilai Kerugian Negara

Dodi Abdul Kadir selaku kuasa hukum Yaqut mengungkapkan adanya perbedaan nilai kerugian dalam proses penanganan perkara. Angka tersebut dilaporkan sempat berubah selama pemeriksaan.

Menurut Dodi, pihak BPK sempat mencatat angka sekitar Rp622 miliar. Namun, dalam surat dakwaan saat ini, nilainya berubah menjadi 271.000 US dolar.

Pihak kuasa hukum menilai angka tersebut muncul berdasarkan asumsi semata. Mereka menyatakan tidak ada bukti materiil yang menunjukkan penerimaan dana.

Komponen Dakwaan Dipertanyakan

Mellisa Anggraini yang juga merupakan kuasa hukum Yaqut mempertanyakan tiga komponen dasar kerugian negara dalam dakwaan. Komponen pertama mencakup dugaan fee percepatan.

Komponen kedua berkaitan dengan penjualan kuota petugas oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus kepada jemaah. Komponen ketiga menyangkut keuntungan PIHK.

Tim hukum juga menyinggung potensi kriminalisasi atas kebijakan administratif menteri. Kebijakan tersebut disebut memiliki mekanisme pertanggungjawaban tersendiri.

Tanggapan Pihak KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan jaksa penuntut umum akan menguraikan konstruksi perkara secara lengkap. Seluruh fakta dan alat bukti akan dibuktikan di pengadilan.

KPK mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses persidangan secara objektif. Kasus ini melibatkan sejumlah tersangka selain Yaqut Cholil Qoumas.