Isu mengenai rencana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih memunculkan berbagai tanggapan dari partai politik.

Topik ini mencuat seiring beredarnya kabar bahwa evaluasi kabinet akan bergulir setelah tanggal 17 Agustus 2026.

Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto merekrut figur baru berdasarkan kapasitas.

Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera menilai penerapan merit system sangat penting dalam mengisi jabatan strategis.

Menurut Mardani, kehadiran kalangan profesional dari luar partai politik bisa menjadi opsi yang patut dipertimbangkan.

Ia menyebut banyak anak bangsa berkualitas yang memiliki kapasitas serta integritas untuk menduduki posisi menteri.

Di sisi lain, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan respons berbeda terkait wacana perombakan kabinet.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.

Andreas menegaskan bahwa kewenangan untuk merombak kabinet merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang kepala negara.

Pihaknya menyerahkan urusan pergantian menteri maupun penunjukan figur pengganti kepada mekanisme kepresidenan.

Sebelumnya, informasi yang beredar di publik menyebutkan bahwa perombakan kabinet ini berskala kecil.

Langkah tersebut kabarnya dipersiapkan untuk mengisi sejumlah posisi di dalam jajaran kabinet yang saat ini masih kosong.

Kabar mengenai rencana perombakan jajaran menteri tersebut juga diiringi dengan spekulasi terkait ruang lingkup evaluasinya.

Perbincangan publik menyoroti kemungkinan adanya penyesuaian terbatas guna memastikan efektivitas jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan.