Partai Kebangkitan Bangsa memberikan tanggapan terkait dorongan agar kepala negara merekrut menteri dari kalangan profesional.

Partai tersebut menegaskan bahwa penentuan komposisi menteri merupakan hak prerogatif penuh yang dimiliki presiden.

Pernyataan itu disampaikan merespons usulan agar pengisian jabatan tidak harus berasal dari unsur partai politik.

Latar belakang maupun asal partai dinilai tidak menjadi persoalan selama keputusan tersebut berada di tangan presiden.

Perombakan kabinet sejauh ini diisyaratkan akan dilakukan secara terbatas guna mengisi sejumlah posisi kosong.

Perubahan posisi lain juga tetap dikembalikan sepenuhnya kepada kewenangan yang dimiliki oleh presiden.

Sosok yang terpilih diharapkan memahami bidang tugasnya serta mampu menjawab harapan dari masyarakat.

Sebelumnya, dorongan agar merekrut profesional luar partai disampaikan untuk mengutamakan kapasitas dan integritas.

Penerapan sistem merit dalam pengisian kabinet dinilai perlu menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyatakan bahwa sinyal dari Istana menunjukkan perombakan kemungkinan bakal berlangsung secara terbatas saja.

Langkah tersebut diproyeksikan berfokus untuk mengisi beberapa posisi pos kementerian yang saat ini terpantau masih kosong.

Meski demikian, segala kemungkinan terkait pergeseran posisi lain tetap sepenuhnya berada di bawah kendali kepala negara.

Di sisi lain, Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera sebelumnya sempat mengutarakan dukungan agar penunjukan menteri turut mempertimbangkan penerapan merit system secara optimal.