Tolak Usulan Trump, Netanyahu Bersumpah Batasi Negara Palestina
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penolakannya terhadap dokumen 15 poin rencana perdamaian di Jalur Gaza.
Usulan tersebut merupakan rancangan dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sikap tegas ini disampaikan oleh Netanyahu di hadapan rapat Kabinet Israel pada hari Minggu.
Pemerintah Israel menegaskan bahwa militer mereka tidak akan menarik pasukan dari wilayah tersebut sampai kelompok Hamas melucuti senjata secara penuh.
Selain itu, militer Israel akan terus melanjutkan upaya untuk menggagalkan segala ancaman yang mengarah pada pasukan dan warga mereka.
Netanyahu menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak Amerika Serikat terkait permasalahan ini masih terus berjalan hingga sekarang.
Kendati demikian, pihak Gedung Portih maupun Presiden Trump belum memberikan tanggapan resmi mengenai penolakan tersebut.
Dalam forum rapat kabinet yang sama, Netanyahu juga bersumpah bahwa negara Palestina tidak akan berdiri selama dirinya masih menjabat sebagai perdana menteri.
Pelucutan senjata yang dituntut oleh Israel mencakup penyingkiran seluruh persenjataan secara nyata, termasuk berbagai senjata ringan yang dimiliki kelompok milisi.
Di sisi lain, kelompok Hamas memberikan tanggapan berbeda atas situasi ini melalui pernyataan resmi mereka.
Hamas menyatakan tetap berkomitmen penuh untuk melaksanakan rencana perdamaian tersebut tanpa pengecualian.
Kelompok tersebut juga mendesak para mediator serta negara penjamin untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam proses ini.
Para mediator diminta agar mampu menekan pemerintahan Netanyahu supaya mematuhi peta jalan perdamaian yang telah disepakati.
Upaya tekanan ini dinilai penting agar proses perdamaian tidak terhambat oleh kepentingan politik internal maupun pemilu.
Sebelumnya pada tanggal 30 Juli, Presiden Trump mengumumkan kesepakatan bersejarah yang melibatkan pelucutan senjata total terhadap kelompok bersenjata di Gaza.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil kerja dari Board of Peace bentukan AS yang resmi dibentuk pada bulan Februari dengan anggota sekitar 40 negara.
Rencana 15 poin itu secara spesifik mencakup pelucutan senjata Hamas, penghancuran lokasi produksi militer, gudang senjata, serta jaringan terowongan luas milik milisi.
Update Terbaru
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB






