Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penolakannya terhadap dokumen 15 poin rencana perdamaian di Jalur Gaza.

Usulan tersebut merupakan rancangan dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sikap tegas ini disampaikan oleh Netanyahu di hadapan rapat Kabinet Israel pada hari Minggu.

Pemerintah Israel menegaskan bahwa militer mereka tidak akan menarik pasukan dari wilayah tersebut sampai kelompok Hamas melucuti senjata secara penuh.

Selain itu, militer Israel akan terus melanjutkan upaya untuk menggagalkan segala ancaman yang mengarah pada pasukan dan warga mereka.

Netanyahu menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak Amerika Serikat terkait permasalahan ini masih terus berjalan hingga sekarang.

Kendati demikian, pihak Gedung Portih maupun Presiden Trump belum memberikan tanggapan resmi mengenai penolakan tersebut.

Dalam forum rapat kabinet yang sama, Netanyahu juga bersumpah bahwa negara Palestina tidak akan berdiri selama dirinya masih menjabat sebagai perdana menteri.

Pelucutan senjata yang dituntut oleh Israel mencakup penyingkiran seluruh persenjataan secara nyata, termasuk berbagai senjata ringan yang dimiliki kelompok milisi.

Di sisi lain, kelompok Hamas memberikan tanggapan berbeda atas situasi ini melalui pernyataan resmi mereka.

Hamas menyatakan tetap berkomitmen penuh untuk melaksanakan rencana perdamaian tersebut tanpa pengecualian.

Kelompok tersebut juga mendesak para mediator serta negara penjamin untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam proses ini.

Para mediator diminta agar mampu menekan pemerintahan Netanyahu supaya mematuhi peta jalan perdamaian yang telah disepakati.

Upaya tekanan ini dinilai penting agar proses perdamaian tidak terhambat oleh kepentingan politik internal maupun pemilu.

Sebelumnya pada tanggal 30 Juli, Presiden Trump mengumumkan kesepakatan bersejarah yang melibatkan pelucutan senjata total terhadap kelompok bersenjata di Gaza.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil kerja dari Board of Peace bentukan AS yang resmi dibentuk pada bulan Februari dengan anggota sekitar 40 negara.

Rencana 15 poin itu secara spesifik mencakup pelucutan senjata Hamas, penghancuran lokasi produksi militer, gudang senjata, serta jaringan terowongan luas milik milisi.