Wacana penggunaan sertifikat Pramuka Garuda untuk masuk TNI dan Polri tanpa tes sempat mencuat di publik.

Wacana tersebut berawal dari penyampaian Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso sebelumnya.

Menanggapi hal itu, TNI AD memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme penerimaan prajurit.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Donny Pramono menyatakan pemegang sertifikat harus tetap melalui proses seleksi.

Sertifikat atau piagam prestasi tingkat nasional memang dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian administrasi.

Namun, dokumen tersebut sama sekali tidak menghapus kewajiban calon prajurit untuk mengikuti mekanisme seleksi.

Seluruh tahapan wajib dijalani untuk memastikan standar kualitas serta kompetensi terpenuhi dengan baik.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menyampaikan hal serupa terkait fungsi dokumen prestasi.

Dokumen prestasi hanya menjadi bahan pertimbangan panitia penerimaan pada setiap jenjang kepangkatan.

Keputusan akhir penerimaan tetap mengacu pada Peraturan Panglima 179 Tahun 2025 tentang Penyediaan Prajurit.

Sementara itu, institusi Polri juga mengambil sikap yang tidak jauh berbeda dalam proses rekrutmen.

Pemilik sertifikat Pramuka Garuda tetap diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian tes anggota Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan ketentuan seleksi berlaku bagi setiap peserta.

Rekrutmen anggota Polri berpedoman pada Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota.

Dalam aturan tersebut, sertifikat prestasi ditempatkan murni sebagai dokumen pendukung administrasi.

Pramuka Garuda sendiri merupakan pencapaian tingkat kecakapan tertinggi pada masing-masing jenjang.

Tingkatan tersebut mencakup Siaga Garuda, Penggalang Garuda, Penegak Garuda, dan Pandega Garuda.