Mahkamah Agung menyatakan kerugian lingkungan sekitar Rp271 triliun dalam perkara korupsi tata kelola bijih timah tidak tepat dimasukkan sebagai kerugian negara.

Dasar penghitungan kerugian keuangan negara untuk mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah Alwin Albar ditetapkan sekitar Rp28 triliun dari total sekitar Rp300 triliun.

Angka sekitar Rp300 triliun tersebut sebelumnya dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mencakup kerugian keuangan negara dan kerusakan lingkungan.

Kerugian keuangan negara sekitar Rp28 triliun berasal dari kemahalan kerja sama sewa peralatan pengolahan dan pembayaran mitra tambang tanpa studi kelayakan memadai.

Sementara itu, kerugian lingkungan sekitar Rp271 triliun terdiri atas kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan yang dinilai oleh ahli.

Pakar Soroti Penghitungan Kerugian

Mahkamah Agung menilai kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara tunduk pada rezim hukum berbeda dengan tujuan serta mekanisme penegakan hukum tersendiri.

Kerusakan lingkungan dapat dituntut secara terpisah di bawah rezim hukum lingkungan agar proses pemulihan dapat segera diselesaikan tanpa mencampurinya dengan korupsi.

Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menyoroti perbedaan penghitungan kerugian negara dalam perkara tata kelola bijih timah tersebut.

Huda menyampaikan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan bukan pihak kejaksaan.

Kondisi di mana pihak tanpa kapasitas menyatakan kerugian dan pengadilan menyatakan tidak relevan dapat menjadi salah satu bentuk kriminalisasi.

Kasus PT Timah menunjukkan angka kerugian ratusan triliun tidak seluruhnya terbukti sebagai kerugian keuangan negara melainkan masalah lingkungan.