Pemerintah Thailand merespons tragedi penembakan massal dengan komitmen memperketat regulasi senjata api secara nasional.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyatakan bakal segera mengajukan rancangan regulasi pembatasan izin senjata untuk masyarakat umum.

Aturan hukum baru tersebut dirancang agar kepemilikan senjata api hanya diperuntukkan bagi pejabat pemerintah yang sedang bertugas.

Langkah hukum darurat ini diambil menyusul insiden penembakan di luar kota Bangkok yang merenggut nyawa delapan orang.

Data riset menunjukkan Thailand memiliki tingkat kepemilikan senjata api sipil tertinggi di kawasan Asia Tenggara saat ini.

Dari jutaan pucuk senjata yang beredar, sebagian besar di antaranya tercatat sebagai senjata api terdaftar secara resmi.

Namun, jutaan senjata lainnya disinyalir merupakan senjata api ilegal yang tidak memiliki dokumen kepemilikan sah.

Serangkaian insiden kekerasan bersenjata telah berulang kali mengguncang berbagai fasilitas publik di negara tersebut.

Pakar hukum menilai aturan yang berlaku selama ini masih memiliki celah signifikan karena mengabaikan tes kesehatan mental.

Otoritas hukum didorong menerapkan intervensi tegas berupa pencabutan izin bagi individu yang dinilai berisiko.

Celah Regulasi dan Riwayat Tragedi

Aturan hukum di Thailand selama ini memisahkan antara lisensi kepemilikan dan izin membawa senjata api di ruang publik secara terpisah.

Catatan sejarah mencatat serangkaian aksi kekerasan bersenjata pernah melanda fasilitas publik, termasuk pusat perbelanjaan di Bangkok serta insiden mematikan di wilayah timur laut.

Ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada Oktober 2023 lalu, Anutin sempat memerintahkan pembatasan impor senjata serta penangguhan izin baru.

Kendati demikian, pengamat hukum dari Universitas Nakhon Pathom Rajabhat, Piyaporn Tunneekul, menilai regulasi domestik masih menyisakan celah hukum yang cukup besar.

Pakar tersebut menyoroti ketiadaan kewajiban tes kesehatan mental bagi para pemohon lisensi senjata dalam prosedur administratif saat ini.

Pemerintah didorong menerapkan aturan intervensi serupa mekanisme red-flag untuk mencabut kepemilikan senjata dari individu yang berpotensi membahayakan publik.