Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan jumlah anak di bawah umur asal Palestina yang mendekam di dalam fasilitas penahanan administratif Israel.

Lonjakan tersebut mencapai lebih dari delapan kali lipat dalam kurun waktu satu tahun saja berdasarkan catatan lembaga pemantau terkait.

Organisasi Parents Against Child Detention menyampaikan bahwa jumlah anak di bawah umur yang ditahan secara administratif melonjak drastis.

Angka tersebut tercatat naik dari enam orang pada Maret 2025 menjadi 50 orang pada periode yang sama di tahun 2026.

Situasi ini semakin memprihatinkan karena proses penahanan tersebut dilakukan tanpa batas waktu yang jelas bagi para korban.

Selain itu, anak-anak yang ditahan mengalami situasi tanpa adanya dakwaan resmi maupun proses peradilan yang terbuka.

Praktik kontroversial tersebut diklaim pihak berwenang sebagai langkah untuk mengatasi ancaman keamanan yang mendesak di wilayah tersebut.

Para tahanan anak bahkan tidak mendapatkan informasi mengenai tuduhan yang diarahkan kepada mereka selama masa penahanan.

Seluruh bukti yang diajukan di dalam proses hukum dipaparkan melalui mekanisme persidangan yang dirahasiakan sepenuhnya.

Direktur eksekutif Parents Against Child Detention, Titi Carmel, menilai bahwa angka-angka temuan tersebut sangat mengkhawatirkan.

Anak-anak Palestina tersebut harus menghadapi kondisi penahanan yang keras dan identik dengan perlakuan terhadap tahanan dewasa.

Berdasarkan laporan Dinas Penjara Israel, total ada 3.198 warga Palestina yang kini berada dalam status penahanan administratif.

Sebagian besar dari ribuan tahanan administratif tersebut berasal dari wilayah Tepi Barat yang dikuasai secara ketat.

Jumlah tersebut belum mencakup warga Palestina yang ditangkap selama perang di Gaza berlangsung di lapangan.

Pihak berwenang Israel mengklasifikasikan warga yang ditangkap di wilayah konflik Gaza tersebut sebagai kombatan ilegal.

Menteri Pertahanan Israel Katz sebelumnya menyatakan telah menghentikan persetujuan perintah penahanan bagi tersangka Yahudi.

Sebaliknya, praktik penahanan administratif tersebut justru meningkat secara signifikan terhadap para tersangka dari kalangan Arab.

Katz berupaya membenarkan kebijakan diskriminatif tersebut melalui klaim bahwa kekerasan pemukim bukanlah aksi terorisme.