Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengambil langkah tegas untuk memastikan kelancaran program prioritas nasional di akar rumput.

Kebijakan baru tersebut mewajibkan seluruh pejabat eselon I hingga eselon II di lembaganya untuk langsung berkantor di daerah.

Aturan ini diterapkan demi memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang tersebar luas di berbagai wilayah.

Pihak Badan Gizi Nasional telah merancang pembagian wilayah tanggung jawab secara menyeluruh bagi para pejabat tinggi tersebut.

Pembagian ini mencakup pemetaan wilayah provinsi hingga kabupaten agar setiap unit pelaksana mendapat pantauan intensif.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program berada di daerah, sehingga pengawasan tidak bisa hanya dilakukan dari gedung pusat.

Melalui skema ini, para pejabat memegang dua peran sekaligus sebagai pemegang jabatan struktural dan penanggung jawab wilayah.

Pejabat eselon I bertugas mengampu sejumlah provinsi, sedangkan pejabat eselon II bertanggung jawab mengawasi beberapa kabupaten.

Tugas utama mereka meliputi koordinasi intensif bersama kepala daerah, dinas kesehatan, camat, hingga koordinator wilayah.

Langkah strategis ini juga ditujukan untuk mempercepat penanganan potensi masalah di lapangan seperti kasus keracunan makanan.

Transformasi tata kelola ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi jauh lebih dekat dengan lokasi pelaksanaan program.

Bahkan, setiap pejabat yang ingin pergi ke Jakarta kini harus mengantongi izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Gizi Nasional.