Badan Gizi Nasional mengambil tindakan tegas terhadap puluhan pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis.

Sebanyak 66 kepala dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi saat ini sedang diproses untuk diberhentikan secara tidak hormat.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai tersebut sangat beragam.

Mereka tercatat melakukan tindakan indisipliner berat seperti tidak berada di lokasi kerja selama lebih dari 10 hari berturut-turut.

Selain masalah kehadiran, pelanggaran yang ditemukan mencakup kasus penipuan digital hingga keterlibatan dalam praktik judi online.

Badan Gizi Nasional juga memproses oknum kepala dapur yang terbukti melakukan tindak pidana serta meminta uang dalam pengelolaan dapur.

Selain puluhan kasus pemecatan tersebut, pihak badan masih menjalankan pembinaan terhadap 60 kasus lainnya yang melibatkan konflik dengan mitra.

Pemeriksaan intensif dilakukan untuk memastikan apakah kepala dapur meminta pungutan kepada mitra atau justru ditekan untuk mengurangi biaya operasional.

Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, tiga saluran pengaduan khusus berupa PO Box telah dibuka bagi internal, mitra, dan masyarakat.

Seluruh laporan yang masuk dijanjikan akan ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata kelola program serta mencegah masalah keamanan pangan.

Detail Saluran Pengaduan

Saluran pengaduan tersebut dibagi secara spesifik berdasarkan kelompok pelapor guna memudahkan penanganan masalah di lapangan.

PO Box 2045 disediakan khusus bagi internal Badan Gizi Nasional yang mencakup pegawai, pengawas gizi, akuntan, hingga pekerja di dapur.

Sementara itu, mitra atau yayasan pengelola dapat menggunakan PO Box 1708 untuk melaporkan berbagai kendala, termasuk konflik operasional.

Adapun masyarakat umum dapat memanfaatkan PO Box 405000 untuk menyampaikan temuan langsung disertai bukti pendukung seperti foto.

Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa pengelolaan saluran pengaduan tersebut dipantau langsung untuk keperluan investigasi.

Seluruh rangkaian langkah tegas ini dihadirkan demi menjaga kualitas serta keamanan pangan dalam pelaksanaan program.