Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunda pengajuan pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Keputusan tersebut diambil karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian pencairan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa opsi pinjaman baru akan ditempuh apabila dana dari pusat tidak kunjung cair.

Pemerintah daerah berharap dana bantuan tersebut dapat segera terealisasikan tahun ini untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, DPRD Jawa Barat menilai langkah antisipasi fiskal ini perlu dimasukkan dalam agenda Perubahan APBD 2026.

Kemampuan fiskal daerah dilaporkan menurun setelah alokasi Transfer ke Daerah mengalami pengurangan yang cukup signifikan.

Selain itu, pemerintah pusat juga masih memiliki kewajiban penyaluran kekurangan dana bagi hasil periode sebelumnya.

Meski menghadapi tekanan anggaran, pemerintah bersama DPRD sepakat untuk tidak memangkas program prioritas masyarakat.

Penyesuaian anggaran hanya akan diterapkan pada kegiatan yang dinilai belum mendesak melalui skala prioritas.

Rencana pinjaman bernilai triliunan rupiah tersebut sebelumnya disiapkan guna mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur.

Sejumlah organisasi perangkat daerah telah mengusulkan daftar kegiatan yang akan dibiayai menggunakan skema pembiayaan itu.

Pemerintah menargetkan seluruh kewajiban pembayaran pinjaman dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun anggaran.

Saat ini, pemerintah provinsi juga masih menanggung cicilan pinjaman lama dari masa pandemi yang bernilai ratusan miliar rupiah.

Berbagai langkah efisiensi belanja daerah terus dijalankan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah keterbatasan anggaran.