Polemik mengenai dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak hanya menyentuh persoalan fisik ijazah dan skripsi saja.

Perdebatan publik kini merembet pada penggunaan gelar profesor oleh salah satu dosen pembimbingnya yang bernama Ahmad Sumitro.

Sorotan tersebut muncul karena ada dokumen sejarah yang mencantumkan gelar profesor pada nama Ahmad Sumitro.

Padahal, yang bersangkutan pada masa itu disebut belum menjalani prosesi pengukuhan sebagai guru besar.

Persoalan itu lantas memicu pertanyaan mengenai legitimasi penggunaan gelar akademik tersebut dalam dokumen masa lalu. Hal ini menjadi bagian yang ikut dipersoalkan dalam rangkaian riwayat akademik Jokowi.

Universitas Gadjah Mada lantas memberikan penjelasan bahwa penggunaan gelar profesor tidak harus menunggu prosesi pengukuhan. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun YouTube UGM pada tanggal 22 Agustus 2025.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, menyatakan bahwa dasar penggunaan gelar adalah surat keputusan guru besar yang telah diterima.

Seseorang yang sudah menerima SK tersebut sudah berhak memakainya.

Menurut Wening, prosesi pengukuhan bukanlah menjadi dasar utama penggunaan gelar profesor. SK guru besar menjadi penentu utama hak penggunaan gelar tersebut.

Wening lantas memberikan perumpamaan untuk menjelaskan perbedaan antara keputusan administratif dan prosesi pengukuhan. Ia menganalogikan SK guru besar tersebut bagaikan surat nikah.

Sementara itu, prosesi pengukuhan dianalogikan sebagai sebuah pesta atau resepsi pernikahan. Pidato pengukuhan ditempatkan sebagai bagian yang bersifat seremonial belaka.