Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Penahanan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan sorotan tajam terhadap praktik rasuah di tanah air.

Ia menilai tindak kejahatan luar biasa tersebut terus terjadi meskipun regulasi hukum yang berlaku sudah memiliki aturan sanksi yang sangat berat.

Perangkat hukum di Indonesia sebenarnya sudah sangat lengkap untuk menjerat para pelaku kejahatan keuangan negara.

Fasilitas penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, hingga pengadilan khusus juga telah tersedia di setiap wilayah provinsi.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik haram tersebut masih saja terus berjalan tanpa henti.

Pelaku kejahatan ini bahkan tidak hanya berasal dari masyarakat biasa saja.

Aparatur penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, hingga pejabat setingkat menteri juga pernah tersangkut kasus korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi usulan pemuka agama dari Majelis Ulama Indonesia terkait penerapan sanksi maksimal bagi koruptor.

Menurut pandangannya, persoalan utama bukanlah terletak pada berat atau ringannya hukuman semata.

Permasalahan yang lebih mendasar adalah lemahnya etika keagamaan yang tertanam dalam diri setiap individu.

Ia mempertanyakan efektivitas pendidikan agama, dakwah, serta tablig yang selama ini sudah berjalan di tengah masyarakat.

Ibadah ritual yang dijalankan dikhawatirkan belum mampu menyentuh kedalaman hati nurani manusia.

Akibatnya, banyak orang belum mampu membedakan secara jujur antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang batil.

Dalam sistem hukum nasional, sanksi terberat ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam menjatuhkan hukuman.