Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan mencapai 7,68 persen pada Mei 2026.

Angka tersebut bahkan melampaui lulusan SMA yang sebesar 6,17 persen serta perguruan tinggi yang berada di level 6,09 persen.

Persoalan Struktural Pasar Kerja

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi ini mencerminkan persoalan struktural pasar tenaga kerja.

Masalah utamanya bukan sekadar terbatasnya lapangan pekerjaan, melainkan kompetensi pendidikan vokasi yang belum selaras dengan industri.

Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berproduktivitas rendah yang tidak memerlukan keterampilan spesifik.

Kondisi tersebut membuat lulusan berpendidikan rendah lebih cepat terserap karena hambatan masuknya relatif kecil di pasaran.

Kurangnya Pekerjaan Formal Produktif

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional belum membangun hubungan kuat dengan industri.

Pada saat ekonomi tumbuh 5,29 persen, sektor industri manufaktur justru mencatat kontraksi perekrutan tenaga kerja baru.

Lulusan SMK memiliki ekspektasi upah tertentu sehingga membutuhkan pekerjaan formal yang sesuai dengan bidang keahlian.

Pemerintah dinilai perlu menyelaraskan kebijakan pendidikan vokasi dengan strategi industrialisasi nasional dan kebutuhan nyata.

Solusi dan Penyelarasan Kebijakan

Yusuf Rendy Manilet menambahkan bahwa perbaikan harus dilakukan secara bersamaan dari sisi pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi antara SMK dan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum serta pelaksanaan praktik industri.

Selain itu, percepatan transformasi menuju sektor produktif seperti manufaktur berbasis teknologi dan ekonomi hijau sangat diperlukan.

Syafruddin Karimi juga menyarankan agar pemerintah memperbarui kurikulum SMK berdasarkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di setiap wilayah.

Program magang berbayar, kelas industri, serta sertifikasi kompetensi perlu diperluas untuk menekan angka pengangguran.