Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana melontarkan pernyataan perbandingan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut menyoroti polemik dokumen pendidikan atau ijazah kedua tokoh penting di Indonesia yang belakangan ini masih terus menjadi perdebatan publik.

Menurut Denny, politikus muda itu memiliki keberanian untuk memperlihatkan ijazah bachelor of science miliknya secara langsung kepada publik.

Berdasarkan situasi tersebut, ia meyakini bahwa menunjukkan dokumen pendidikan menengah mestinya bukan hal yang sulit untuk dilakukan oleh sang ayah, yaitu Jokowi.

Ia bahkan menyampaikan secara terbuka bahwa ayahanda Jokowi harus banyak belajar dari wakil presiden terkait masalah keberanian menunjukkan dokumen asli.

Kendati demikian, Denny saat ini juga tengah menyoroti kelengkapan dokumen pendidikan milik wakil presiden yang belum pernah ia lihat secara langsung.

Ia meminta wakil presiden agar memperlihatkan ijazah, sertifikat, maupun surat kelulusan resmi yang berasal dari institusi UTS Insearch.

Informasi yang diketahuinya selama ini mengenai dokumen pendidikan wakil presiden baru sebatas Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat tertanggal 6 Agustus 2019 tersebut menyatakan bahwa Gibran telah menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch dengan kompetensi setara lulusan SMK.

Namun, ia menilai surat keterangan itu berbeda dengan keputusan penyetaraan ijazah yang secara formal menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan.

Dalam pandangan pribadinya, sikap keterbukaan mengenai dokumen pendidikan diyakini akan mampu mengakhiri berbagai polemik yang terus berkembang.

Sementara itu, ijazah milik mantan presiden Jokowi sendiri masih menjadi perdebatan panjang di tengah masyarakat terkait dengan keasliannya.

Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah menyatakan bahwa ijazah mantan presiden tersebut adalah asli dan sesuai dengan data akademik kampus.

Meskipun demikian, sejumlah pihak tetap meragukan keaslian dokumen itu menyusul keengganan pihak universitas untuk membuka ijazah secara terang-terangan.